Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan antara lain bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan itu, Pasal 31 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mengenai arti pendidikan nasional itu sendiri, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 telah menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Realitas menunjukkan bahwa, penyelenggaraan pendidikan di tanah air masih jauh dari tujuan Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut karena selain kondisi kewilayahan Negara sebagai Negara Kepulauan terbesar yang sangat luas, kompleks, dan dengan disparitas yang tinggi, juga karena perencanaan pendidikan nasional yang belum berbasis dan belum berpihak (pro) pada kondisi kewilayahan Negara tersebut. Akibatnya, makin lebar kesenjangan antardaerah, khususnya pada daerah wilayah kepulauan Negara Kesatuan Republik Idonesia (NKRI) yang berciri terkebelakang dan tertinggal. Guna mengatasi realitas tersebut, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan tiga tiga kebijakan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yakni (1) pemerataan dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu dan relevansi, dan (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Kebijakan pertama berkaitan dengan menyediakan kesempatan yang lebih luas dan merata bagi semua anak bangsa untuk mengenyam pendidikan bermutu. Kebijakan kedua berkaitan dengan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan. Kebijakan ketiga berkaitan dengan penataan dan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sehingga di satu sisi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, di sisi lain akan meningkatkan dukungan dan partisipasi publik dalam mendukung pengembangan pendidikan.

Maluku merupakan salah satu provinsi dengan ciri utamanya sebagai wilayah kepulauan yang sangat luas. Kepulauan ini, karena uniknya disebut “Propinsi Seribu Pulau”, karena memang terdiri dari 1.340 pulau kecil dan sedang yang tersebar jauh, terisoler, dan tersegregasi oleh lautnya yang luas dan disparitas yang sangat menonjol. Pulau-pukau di daerah kepulauan Maluku ini umumnya yang tersebar secara berjauhan, terisoler, dan tersegregasi oleh determinasi wilayah lautnya yang dominan, yaitu seluas 851.000 km persegi (92%) dan luas daratan yang hanya 8 %. Akibatnya, daerah kepaluan Maluku memiliki disparitas yang sangat menonjol. Beberapa wilayah kabupaten di Maluku, secara riil terkategori dalam wilayah yang berciri 3T(Terpencil, Terdepan, dan Terluar), bahkan dua kabupaten di antarnya, yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Aru cukup memiliki permasalahan serius sebagai daerah kabupaten dengan wilayah kepulauan yang begitu dekat dengan negara tetangga, yaitu; Timor Leste, Autralia, dan Papua Newgini (PNG), karena selain keterikatan ciri kewilayahan (ciri geografis) yang sama juga keterikatan sosio-kultural. Bahkan, jarak tempuh antara kedua kabupeten ke Negara tetangga tersebut sangat dekat, mudah dan singkat bilai dibandingkan dengan jarak dan kemudahan akses ke ibu kota Provinsi Maluku (Ambon). Praktisnya, Universitas Pattimura (UNPATTI) yang berdomisili di Kota Ambon, sulit menjangkau masyarakat kepulauan Maluku di kedua kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru yang berada jauh di luar pusat domisili UNPATTI. Bahkan, output Sekolah Lanjutan Atas di kedua kabupaten tersebut selalu mengalami kesulitan (keterlambatan dan ketertinggalan) untuk melanjutkan pendidikan di UNPATTI. Dalam konteks peningkatan akselerasi pembangunan saat ini dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di kedua kabupaten tersebut maka UNPATTI bersama pemerintah daerah setempat berusaha mencari terobosan dengan adanya Program Studi Di Luar Domisili di Perguruan Tinggi (PDD).